Rabu, 17 Juli 2019
Home > Berita Terkini > Tersangkut Korupsi Dana Desa, Kepala UPT Kecamatan Digiring Polres Magelang Kota
Tersangkut Korupsi Dana Desa, Kepala UPT Kecamatan Digiring Polres Magelang Kota
Tersangkut Korupsi Dana Desa, Kepala UPT Kecamatan Digiring Polres Magelang Kota

Tersangkut Korupsi Dana Desa, Kepala UPT Kecamatan Digiring Polres Magelang Kota

Share

MAGELANG — Polres Magelang Kota Polda Jateng berhasil mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang Kepala UPT PU Wilayah Kecamatan Bandongan, kabupaten Magelang.

Kasus tersebut tekait proyek Dana Desa dengan angaran 199.000.000 (Seratus sembilan pulu sembilan Juta) pekerjaan pembangunan jembatan Sibangkong tahap I yang berlokasi di Dusun Wonorejo Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar 96.033.160 (Sembilan puluh enam tigapuluh seratus enampuluh rupiah).

“Modus operandi, ASH tidak menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan.,” terang Kapolres Magelang Kota AKBP Imam Mahdi, Selasa (22/4/2019)

“Kasus sudah P21,” imbuhnya.

Kapolres dalam penjelasannya menuturkan,”Kejadian bermula sejak tanggal 10 Pebruari sampai dengan 31 Juni 2017, tersangka yang berinisial ASH 50 tahun selaku Kepala UPT PU Wilayah Bandongan oleh Pemerintah Desa Banyuwangi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Sibangkong tahap I yang berlokasi di Dsn Wonorejo Ds. Banyuwangi Kec. Bandongan Kab. Magelang dengan sumber anggaran berasal dari Dana Desa Banyuwangi tahun 2016 sebesar Rp 199.000.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian anggaran sebesar Rp 21.000.000 ( Dua puluh satu juta rupiah ) untuk pekerjaan Non Fisik dan anggaran sebesar Rp 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pekerjaan Fisik. yang di lakukan oleh tersangka ASH,” ujarnya.

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ASH tidak menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan namun langsung mengerjakan pekerjaan jembatan tersebut dengan meminta bantuan beberapa staf UPT PU Wilayah Bandongan diantaranya yaitu A untuk mencari dan membayarkan ongkos tukang, membelanjakan material semen, meminta bantuan DN untuk membuat semua administrasi pekerjaan jembatan dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan dan meminta bantuan staf seksi jembatan DPUPR Kab Magelang P untuk membuat gambar rencana jembatan.

Menjelang pembayaran termin pertama dan pekerjaan sudah mencapai 60 %, ASH meminta bantuan YF, ST selaku direktur CV. YUDHISTIRA untuk menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jembatan sibangkong tahap 1, namun dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut CV YUDHISTIRA hanya digunakan sebagai atas nama saja karena semua pekerjaan dan administrasi dikerjakan oleh ASH.

Adapun semua pembayaran terkait dengan pembangunan jembatan tersebut baik untuk termin pertama maupun kedua masing-masing sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) diterima oleh ASH.

Dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat kekurangan volume yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, tekait dengan penggunaan anggaran non fisik sebesar Rp 21.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tersebut, karena semua perangkat dalam pekerjaan jembatan tersebut (TPK,Pendamping dan Penanggung jawab/Kades) tidak menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertera dalam Peraturan LKPP serta melakukan kecurangan dalam pembuatan adminsistrasi pekerjaan maka honor tersebut tidak diperuntukkan dan merupakan suatu kerugian Negara. Sehingga dalam perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 90.633.160,- ( Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah ).

Pelaku terkena pasal primair pasal 2 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terancam hukuman sesuai Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).(ikh)

Beri Komentar

Komentar

loading...

ISI KOMENTAR

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.Bidang yang harus diisi ditandai *

*


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pandjiindonesia/public_html/wp-content/themes/pandji/footer.php on line 31

Warning: file_get_contents(http://anti-adblock.adnow.com/aadbAdnow.php?ids=155288): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pandjiindonesia/public_html/wp-content/themes/pandji/footer.php on line 31