Rabu, 24 April 2019
Home > Berita Terkini > Dandim Martapura Paparkan Aturan Pelibatan TNI Dalam Pengaman Pemilu
Dandim Martapura Paparkan Aturan Pelibatan TNI Dalam Pengaman Pemilu
Dandim Martapura Paparkan Aturan Pelibatan TNI Dalam Pengaman Pemilu

Dandim Martapura Paparkan Aturan Pelibatan TNI Dalam Pengaman Pemilu

Share

MARTAPURA – Komandan Komando Distrik Militer 1006/ Mtp Letkol Arm Siswo Budiarto S.IP.MM.M.I.Pol memberikan Sosialisasi Kepada seluruh Prajurit Babinsa terkait Aturan dan Pelibatan ” Rule Of Engagement ” ( RoE ) TNI dalam pengamanan pemilu 2019 di Aula Makodim Martapura, Senin 11/2/2019.

Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI setiap Prajurit diharuskan menyiapkan diri untuk berperan aktif menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada Bulan April 2019 berkewajiban menjamin Netralitas seluruh personel TNI dan senantiasa siap dalam tugas perbantuan pengamanan kepada Polri sehingga kegiatan Pemilu dapat berjalan dengan kondusif, aman dan lancar. Oleh karenanya,ini adalah sebagai salah satu event lima tahunan kenegaraan tersebut guna memelihara keamanan wilayah, hal ini disampaikan Dandim Letkol Siswo dalam paparannya.

Lebih lanjut Dandim menuturkan,”Pedoman Prajurit TNI dalam pelaksanaan Perbantuan Pengamanan Pemilu Aturan pelibatan Role Of Engadgement  (ROE) TNI kepada Polri termuat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/71/VIII/2011 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas,” tuturnya.

Menurutnya, peraturan Panglima ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam menghadapi gangguan nyata diantaranya, gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa, raga, ataupun harta benda. Agar prajurit tidak ragu dalam bertindak dan tidak dipersalahkan telah melakukan pelanggaran hukum/HAM, terang Dandim.

Hal itu juga tertuang Pasal 49 ayat ( 1 ) KUHP Tindak dipidana, barang siapa melalukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan dan ancaman yang sangat dekat melawan hukum.

Terkait Netralitas TNI dalam Pemilu 2019, Letkol Arm Siswo Budiarto menyampaikan TNI tidak boleh terlibat langsung dalam Politik praktis.

“Netralitas TNI adalah sikap TNI yang netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. TNI harus Netral karena TNI sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa,” pungkas Dandim.

Beri Komentar

Komentar

loading...

ISI KOMENTAR

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.Bidang yang harus diisi ditandai *

*